BINTUNI - Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni menilai investasi kilang LNG Tangguh senilai USD 5 miliar ternyata belum terasa manfaatnya. Karena itu, masyarakat mendesak pemerintah pusat dan BP Migas mengubah sejumlah kondisi agar manfaat ekonomi proyek tersebut dirasakan masyarakat lokal.
Bupati Teluk Bintuni Alfons Manubuy menyampaikan hal itu dalam paparan di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Sorong, Rabu (31/12). "BP Tangguh memiliki 10 ribu pekerja. Namun, semua terdaftar sebagai wajib pajak Jakarta. Karena itu, tidak ada kontribusi bagi hasil pajak dari pekerja proyek tersebut," katanya.
Alfons mendesak BP Migas dan Departemen Keuangan memindahkan kewajiban pajak karyawan BP Tangguh ke Kantor Pelayanan Pajak Bintuni. Tidak ada pengaruh keuangan bagi negara, namun memberi manfaat besar bagi pemerintah kabupaten," katanya.
Selain itu, dari 10 ribu pekerja, tidak ada rakyat Bintuni yang menjadi pekerja kilang. Sejumlah warga Tanah Merah, kampung yang direlokasi untuk proyek tersebut, memang menjadi pekerja kontrak di kilang LNG BP Tangguh. "Mereka hanya sebagai tenaga keamanan dan pekerja kasar di dermaga. Karena itu, manfaat ekonomi yang dirasakan rakyat juga kecil," paparnya. (noe/oki/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar